Halodunia.net – Banjir besar setinggi 3 meter yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), tengah menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pun menyebutkan jika bencana ini disebabkan oleh izin pertambangan dan perkebunan sawit yang serampangan.
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, menegaskan banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo. Ia pun meminta agar Presiden Joko Widodo untuk datang langsung ke Kalsel.
“Saya mendesak Presiden Jokowi bahwa Kalimantan Selatan ini masih Indonesia, jadi tolong, jangan hanya dikuras sumber daya alamnya saja, tapi juga diperhatikan, sekarang Kalsel dalam kondisi darurat bencana ekologis, konflik agraria juga luar biasa, Pak Jokowi segera turun ke Kalsel, buktikan bahwa Kalsel masih Indonesia,” kata Kis dilansir dari Suara, Sabtu (16/1). “Kita masih cinta NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Investor!”
Menurut catatan Walhi, di tahun 2020 saja sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi, belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah. “Ini menunjukkan daya tampung daya dukung lingkungan di kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, sudah sering kita ingatkan, dari total luas wilayah 3,7 juta hektar hampir 50 persen sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Panglima TNI, hingga Kapolri untuk secepatnya mengirimkan bantuan kepada korban banjir di Kalsel. “Terutama yang berkaitan dengan perahu karet yang sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana banjir di Kalimantan Selatan,” kata Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (15/1).
Jokowi juga mengajak masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Meningkatnya curah hujan yang ektrem tentunya membuat sejumlah daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor.
Jokowi juga mengaku akan terus memantau perkembangan bencana di Tanah Air, baik banjir di Kalimantan Selatan, tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat, hingga gempa di Majene Sulawesi Barat. “Dan kita ingin baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, selalu hadir di tengah masyarakat dalam keadaan bencana ini,” pungkasnya.
