Soal Pemberhentian Bupati Jember, Gubernur Enggan Komentar

Halodunia.net –  Tentang surat usul pemberhentian Bupati Jember Faida, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa enggan berkomentar yang ditandatanganinya dan dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri pada 7 Juli. Surat itu beredar luas di media sosial pada November ini.

”Gitu ya teman-teman, terima kasih semuanya,” kata Khofifah seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Jember.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putera mengatakan, surat yang beredar luas terkait usul pemberian sanksi berupa pemberhentian Faida sebagai Bupati Jember adalah benar surat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang ditujukan kepada Mendagri.

”Surat Gubernur Jatim itu perihal hasil evaluasi tindak lanjut surat Mendagri Nomor 700/12429/SJ dan Permasalahan Penyusunan APBD 2020 Jember tertanggal 7 Juli 2020, berdasar hasil pemeriksaan Inspektorat Jatim,” kata Helmy Perdana Putera.

Baca Juga : Google Didenda Jutaan Dolar Oleh Turki

Di akhir surat tersebut, saran Gubernur Jatim tertulis Sehubungan dengan hal tersebut layak kepada Bupati Jember (Sdr. dr. Faida, MMR) untuk dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai Bupati Jember sesuai pasal 78 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hilmy mengklarifikasi, surat Gubernur Jatim itu tidak bocor karena surat tersebut sudah dikirimkan pada Juli dan baru beredar luas di masyarakat pada November. ”Surat itu dikirim pada Juli lalu. Kalau bocor, Ibu Gubernur Jatim belum mengirim surat itu, tapi sudah diketahui publik. Kalau sekarang tidak masalah dikonsumsi masyarakat,” terang Helmy Perdana Putera.

Kendati demikian, lanjut dia, jawaban Mendagri atas surat tersebut belum diterima Pemprov Jatim. Sehingga, pihaknya hanya sebatas menunggu karena hal itu kewenangan Mendagri.

”Semua rekomendasi Mendagri sudah ditindaklanjuti Ibu Gubernur seperti sanksi pemberhentian hak keuangan Bupati Jember. Namun, sampai saat ini tidak ada jawaban dan kami tidak punya kewenangan untuk memprosesnya lebih lanjut,” ujar Helmy Perdana Putera.

Baca Juga : Kebutuhan Manusia Berdasarkan Kebutuhan