SIDOARJO, halodunia.net – Bagi wajib pajak memang masih bisa melaporkan asetnya yang selama ini belum dilaporkan melalui program Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final), Namun pemerintah sudah tidak memperpanjang program Tax Amnesti nya.‎

‎Kepada seluruh Wajib Pajak (WP) yang memiliki harta yang hingga saat ini belum dilaporkan dalam SPT tahun 2015, maupun SPH, Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jatim II, Neilmaldrin Noor mengatakan akan memberi kesempatan‎ kepada Wajib Pajak dengan mengungkapkan sendiri aset dengan membayar pajak penghasilan yang dibagi dalam tiga tarif WP dengan kelompok yang sudah diatur ‎ yakni Kelompok orang pribadi umum sebesar 30%, Badan Umum sebesar 25% dan Orang pribadi/badan tertentu (penghasilan usaha atau pekerjaan bebas Rp
<4,8 miliar  dan/atau karyawan dengan penghasilan  <Rp 632 juta) 12,5%.
“Program PAS-Final sudah diberlakukan, kami berharap Wajib Pajak bisa
menggunakan program ini,” Papar nya pada siaran Pers di Kantor Kanwil DJP Jatim II, Sidoarjo, Senin (27/11/2017).
Program PAS-Final yang merupakan revisi kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan program pengampunan pajak terbit setelah ditetapkannya PMK Nomor 165/PMK.03/2017.

Peraturan tersebut tak hanya mengatur mengenai tidak perlunya lagi Surat Keterangan Bebas dan cukup menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas balik nama aset dan/atau bangunan yang ada dalam program sebelum nya, PMK-165 ini juga mengatur mengenai prosedur perpajakan untuk Wajib Pajak yang melaporkan aset tersembunyi sebelum ditemukan oleh DJP.‎
Menurut Neilmaldrin, program ini akan terus diberlakukan. Namun pihak pajak sendiri
tetap akan melakukan pendataan aset-aset WP melalui dokumen yang diperoleh dari instansi terkait . “Kita sudah mempunyai data-data aset Wajip Pajak,” ungkapnya.

DJP akan memproses secara data-matching antara data yang dilaporkan Wajip Pajak dalam SPT dan SPH dibandingkan dengan data pihak ketiga yang diterima DJP, Sedangkan DJP sendiri menghimpun ratusan jenis data dari 67 instansi baik pemerintah maupun swasta sesuai undang-undang yang wajib memberikan data secara teratur kepada DJP.‎
Program PAS-Final, lanjut Neilmaldrin, hanya bisa dimanfaatkan selama DJP belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), sehubungan ditemukannya data aset yang belum diungkap. “Jika kami menemukan sendiri aset WP belum dilaporkan, maka dendanya sesuai
aturan 200 persen,” jelasnya lagi.
Data yang dimiliki DJP Yakni data Izin Usaha, Izin Penangkapan Ikan, Izin Pertambangan, Perkebunan dan Perkebunan. Selain itu juga Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Registrasi Produk Obat dan Makanan, kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, hotel dan restoran.
Sesuai UU Nomor 19 tahun 2017 untuk mengakses data keunganan yang dimiliki lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal.
Mulai tahun2018, lembaga keuangan akan memberikan data keuangan kepada Ditjen Pajak secara rutin, termasuk data keuangan dari 100 negara lain yang telah sepakat bertukar informasi keuangan dalam rangka memerangi pelarian pajak lintas negara.

____________________________
Reporter : Andri s.
Editor     : Andri Santoso

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here